Sejarah IPPU
Pembentukan Kerukunan Pensiunan Pekerjaan Umum diikrarkan pada Hari Bakti PU tahun 1975, dan dikukuhkan dengan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tahun 1976. Pada tahun 2005 KPPU diubah menjadi Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU), Dengan bergabungnya Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, maka IPPU merupakan singkatan dari Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Berdasarkan AD/ART yang ada, IPPU Pusat mempunyai cakupan wilayah Daerah Jabodetabek dan Bandung, berdasarkan Komplek Perumahan PUPR, Kelompok Pensiunan PUPR, dan Komisariat Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR. Apabila dibentuk IPPU Provinsi, hubungannya dengan IPPU Pusat bersifat konsultatif/forum-forum pertemuan. Dalam perkembangannya, AD/ART telah disempurnakan dengan pembentukan IPPU Wilayah di tingkat provinsi/kabupaten/kota secara bertahap.
Berdasarkan AD/ART yang ada, IPPU Pusat mempunyai cakupan wilayah Daerah Jabodetabek dan Bandung, berdasarkan Komplek Perumahan PUPR, Kelompok Pensiunan PUPR, dan Komisariat Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR. Apabila dibentuk IPPU Provinsi, hubungannya dengan IPPU Pusat bersifat konsultatif/forum-forum pertemuan. Dalam perkembangannya, AD/ART telah disempurnakan dengan pembentukan IPPU Wilayah di tingkat provinsi/kabupaten/kota secara bertahap.
Maksud dan Tujuan IPPU (Pasal 4 AD/ART)
Maksud dibentuknya IPPU adalah untuk memfasilitasi pemenuhan harapan dan kebutuhan Pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:
a. Mempererat/meningkatkan silaturahmi antar sesama pensiunan maupun dengan pegawai yang masih berdinas;
b. Saling membantu, sebagai wujud kepedulian dan kesetiakawanan;
c. Memperoleh akses informasi tentang perkembangan Kementerian; dan
d. Mendayagunakan profesionalitas dan pengalamannya, dengan memberikan kesempatan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tujuan dari IPPU adalah mendukung terwujudnya Pensiunan Kementerian dan keluarganya yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani, menuju kebahagiaan di dunia dan akherat.
IPPU berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggal dan/atau lingkungannya dengan memberikan bantuan pemikiran untuk keselarasan lingkungan permukiman.
Memberikan teladan dan/atau contoh pemikiran yang positif, menjaga dan membela kepentingan serta kehormatan Kementerian.
a. Mempererat/meningkatkan silaturahmi antar sesama pensiunan maupun dengan pegawai yang masih berdinas;
b. Saling membantu, sebagai wujud kepedulian dan kesetiakawanan;
c. Memperoleh akses informasi tentang perkembangan Kementerian; dan
d. Mendayagunakan profesionalitas dan pengalamannya, dengan memberikan kesempatan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tujuan dari IPPU adalah mendukung terwujudnya Pensiunan Kementerian dan keluarganya yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani, menuju kebahagiaan di dunia dan akherat.
IPPU berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggal dan/atau lingkungannya dengan memberikan bantuan pemikiran untuk keselarasan lingkungan permukiman.
Memberikan teladan dan/atau contoh pemikiran yang positif, menjaga dan membela kepentingan serta kehormatan Kementerian.
Asas IPPU (Pasal 5 AD/ART)
IPPU berasaskan kekeluargaan, kerukunan dan gotong royong, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.
Tahun 1945.
Kegiatan IPPU (Pasal 6 AD/ART)
Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3 di atas IPPU melaksanakan kegiatan antara lain:
- Mengadakan pertemuan sosial/kekeluargaan berbentuk sarasehan, silaturahim, ceramah dan bentuk lain sesuai dengan kebutuhan;
- Membantu mendayagunakan tenaga Pensiunan Kementerian untuk kegiatan Kementerian yang memerlukan keahlian, ketrampilan dan pengalaman para Pensiunan Kementerian;
- Mengusahakan terjalinnya hubungan/komunikasi aktif dan empatif antar unsur kedinasan dan para Pensiunan Kementerian dalam rangka mempererat dan memperkuat jiwa dan semangat persatuan, gotong royong, kekeluargaan dan kerukunan keluarga besar Kementerian;
- Melakukankegiatanusahadankegiatansosialuntukmembantu meringankan beban moril dan materiil bagi para Pensiunan Kementerian yang membutuhkan; dan
- Mengupayakan adanya Media IPPU sebagai sarana komunikasi sosial/ kekeluargaan baik antar warga Pensiunan Kementerian maupun dengan yang masih aktif sebagai Aparat Sipil Negara Kementerian.
Struktur Organisasi IPPU
AD ART IPPU
Pengurus IPPU Periode 2019 - 2024
Pelindung: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pembina:
1. Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Para Mantan Menteri PU
Penasehat:
1. Ir. Budiman Arif
2. Ir. Agoes Widjanarko, MIIP
3. Ir. Sampurna Sitepu
Pengawas:
1. Ir. Bambang Guritno Soekamto, M.Sc., MPA
2. Dra. Herlina Susianti, M.Si
3. Ir. Sri Sumantini
Ketua Umum: Ir. Djoko Murjanto, M.Sc.
Bendahara Umum: Dra. Sri Murniningsih
Sekretaris Umum: Ir. Sri Redzeki
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Ir. M. Sjukrul Amien, MM
Ketua Bidang Pendayagunaan Kompetensi Anggota: Dr. Rildo Ananda Anwar, SH., MA
Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan: Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipl. SE
Ketua Bidang Kegiatan Anggota: Dr. Ir. Mochammad Amron, M.Sc.
Pembina:
1. Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Para Mantan Menteri PU
Penasehat:
1. Ir. Budiman Arif
2. Ir. Agoes Widjanarko, MIIP
3. Ir. Sampurna Sitepu
Pengawas:
1. Ir. Bambang Guritno Soekamto, M.Sc., MPA
2. Dra. Herlina Susianti, M.Si
3. Ir. Sri Sumantini
Ketua Umum: Ir. Djoko Murjanto, M.Sc.
Bendahara Umum: Dra. Sri Murniningsih
Sekretaris Umum: Ir. Sri Redzeki
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Ir. M. Sjukrul Amien, MM
Ketua Bidang Pendayagunaan Kompetensi Anggota: Dr. Rildo Ananda Anwar, SH., MA
Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan: Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipl. SE
Ketua Bidang Kegiatan Anggota: Dr. Ir. Mochammad Amron, M.Sc.
Pengurus IPPU Wilayah
Anggota IPPU
Jumlah anggota IPPU
Berikut ini adalah Jumlah anggota IPPU yang tercatat di Kepengurusan IPPU Wilayah,, dengan rincian per wilayah sebagaimana terlihat pada tabel Jumlah tersebut akan terus berubah sesuai dengan proses pendataan yang berlangsung di masing-masing IPPU Wilayah (Laporan Bidang Organisasi dan Keanggotaan)
|
|
Copyright © Sekretariat IPPU 2020
Rekapitulasi Anggota IPPU Wilayah Akhir Tahun 2021
DATA ANGGOTA IPPU WILAYAH, AKHIR TAHUN 2021
01. Aceh (316; 108) org
02. Bengkulu (182; 155) org
03. Lampung (537; 59) org
04. Jabar (1150; 728) org
05. Jateng (410; 123) org
06. Jatim (1054; 622) org
07. Banten (65; 39) org
08. NTB (672; 48) org
09. Kalbar (240; 58)
10. Kalteng (306; 64) org
11. Kalsel (347; 287) org
12. Sulsel (190; 119) org
13. Papua (62; 56) org
14. Bekasi (422; 346) org
15. Sumut ( 262; 213 ) org
16. Sumbar (456; 253) org
17. Riau (278; 125) org
18. DKI Jakarta (2255; 199) org
19. NTT (268; 55) org
20. Bogor-Depok (447; 232) org
21. Bali (205; 123) org
22. Sultra (431; 88) orgk
23. Sulut (130; 12) org
24. Sumsel (401; 103) org
25. DIY (260; 45) org
26.Tangerang (814; 304) org
27. Sulteng (145; 72) org
28. Kepri (8; 8) org
29. Malut (74; 8) org
30. Gorontalo (79; 15) org
31. Maluku (34; 14) org
32. Babel (69; 2) org
33. Jambi (195; 87) org
34. Kaltim (114; 37) org
35. Sulbar (42; 6) org
REKAPITULASI ANGGOTA IPPU SD 31 DESEMBER 2021:
Jumlah Anggota : 12.920 orang
Jumlah.Anggota Terdaftar: 4.813 orang (37,25%)
01. Aceh (316; 108) org
02. Bengkulu (182; 155) org
03. Lampung (537; 59) org
04. Jabar (1150; 728) org
05. Jateng (410; 123) org
06. Jatim (1054; 622) org
07. Banten (65; 39) org
08. NTB (672; 48) org
09. Kalbar (240; 58)
10. Kalteng (306; 64) org
11. Kalsel (347; 287) org
12. Sulsel (190; 119) org
13. Papua (62; 56) org
14. Bekasi (422; 346) org
15. Sumut ( 262; 213 ) org
16. Sumbar (456; 253) org
17. Riau (278; 125) org
18. DKI Jakarta (2255; 199) org
19. NTT (268; 55) org
20. Bogor-Depok (447; 232) org
21. Bali (205; 123) org
22. Sultra (431; 88) orgk
23. Sulut (130; 12) org
24. Sumsel (401; 103) org
25. DIY (260; 45) org
26.Tangerang (814; 304) org
27. Sulteng (145; 72) org
28. Kepri (8; 8) org
29. Malut (74; 8) org
30. Gorontalo (79; 15) org
31. Maluku (34; 14) org
32. Babel (69; 2) org
33. Jambi (195; 87) org
34. Kaltim (114; 37) org
35. Sulbar (42; 6) org
REKAPITULASI ANGGOTA IPPU SD 31 DESEMBER 2021:
Jumlah Anggota : 12.920 orang
Jumlah.Anggota Terdaftar: 4.813 orang (37,25%)
DATA ANGGOTA IPPU WILAYAH, BULAN MARET 2022
Sumber informasi: Bp. Ir, M. Sjukrul Amien
Status : 31 Maret 2022
Jumlah Anggota: 12.666 org
Sudah mendaftar: 5.610 org (44,29%)
Data jumlah anggota IPPU Wilayah yang terdata, dan jumlah anggpta IPPU Wiayah yang sudah mengisi aplikasi Database IPPU:
01. Aceh (332; 161) org
02. Bengkulu (182; 164) org
03. Lampung (537; 59) org
04. Jabar (1150; 728) org
05. Jateng (410; 136) org
06. Jatim (1117; 688) org
07. Banten (65; 39) org
08. NTB (680; 48) org
09. Kalbar (240; 58)
10. Kalteng (306; 64) org
11. Kalsel (347; 305) org
12. Sulsel (250; 131) org
13. Papua (62; 56) org
14. Bekasi (422; 366) org
15. Sumut ( 262; 247) org
16. Sumbar (456; 266) org
17. Riau (278; 150) org
18. DKI Jakarta (1744; 218) org
19. NTT (286; 68) org
20. Bogor-Depok (471; 471) org
21. Bali (206; 123) org
22. Sultra (461: 159) org
23. Sulut (130; 12) org
24. Sumsel (401; 103) org
25. DIY (260; 110) org
26.Tangerang (814; 431) org
27. Sulteng (145; 72) org
28. Kepri (8; 8) org
29. Malut (74; 8) org
30. Gorontalo (79; 15) org
31. Maluku (34; 14) org
32. Babel (75; 2) org
33. Jambi (195; 87) org
34. Kaltim (139; 37) org
35. Sulbar (48:6) org
Sumber informasi: Bp. Ir, M. Sjukrul Amien
Status : 31 Maret 2022
Jumlah Anggota: 12.666 org
Sudah mendaftar: 5.610 org (44,29%)
Data jumlah anggota IPPU Wilayah yang terdata, dan jumlah anggpta IPPU Wiayah yang sudah mengisi aplikasi Database IPPU:
01. Aceh (332; 161) org
02. Bengkulu (182; 164) org
03. Lampung (537; 59) org
04. Jabar (1150; 728) org
05. Jateng (410; 136) org
06. Jatim (1117; 688) org
07. Banten (65; 39) org
08. NTB (680; 48) org
09. Kalbar (240; 58)
10. Kalteng (306; 64) org
11. Kalsel (347; 305) org
12. Sulsel (250; 131) org
13. Papua (62; 56) org
14. Bekasi (422; 366) org
15. Sumut ( 262; 247) org
16. Sumbar (456; 266) org
17. Riau (278; 150) org
18. DKI Jakarta (1744; 218) org
19. NTT (286; 68) org
20. Bogor-Depok (471; 471) org
21. Bali (206; 123) org
22. Sultra (461: 159) org
23. Sulut (130; 12) org
24. Sumsel (401; 103) org
25. DIY (260; 110) org
26.Tangerang (814; 431) org
27. Sulteng (145; 72) org
28. Kepri (8; 8) org
29. Malut (74; 8) org
30. Gorontalo (79; 15) org
31. Maluku (34; 14) org
32. Babel (75; 2) org
33. Jambi (195; 87) org
34. Kaltim (139; 37) org
35. Sulbar (48:6) org